Alor_GagasIndonesia. Rencana Bapak Jokowi berkunjung ke Kabupaten Alor akhir tahun ini dalam rangka peresmian bandara di Kabir (Pulau Pantar) membuat sibuk Aparatur Sipil Negara untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut orang nomor satu di Indonesia tersebut.
Meski demikian, beberapa kalangan aktivis mahasiswa dan pemuda di kabupaten Alor menilai PEMDA Alor harus lebih transparan soal pembebasan lahan bandara Kabir.
Muhammad All Amin Koda, Ketua Umum HMI Cabang Alor menilai hal ini akan memberikan citra yang buruk bagi PEMDA yang saat ini dipimpin oleh Bapak Bupati Alor 2 periode Drs. Amon Djobo.
“Jika benar PEMDA Alor telah mengkonfirmasi kedatangan bapak Jokowi dalam meresmikan bandara kabir, harusnya polemik pembebasan lahan yang terjadi sejak tahun 2015 lalu sudah selesai” tegas Amin
Amin juga menambahkan, kedatangan Presiden Republik Indonesia di Pulau Pantar- Kabupaten Alor mestinya menjadi momentum kebanggaan masyarakat, bukan sebaliknya seakan berpesta pora di atas penderitaan masyarakat.
“Kami telah menghubungi langsung ahli waris yang belum dibayar sama sekali tanaman, juga lahan yang bersertifikat. Pemerintah tidak boleh terlalu lama behutang pada rakyat, berilah kepastian pembayaran sebelum bandara diresmikan oleh Bapak Presiden” desak pria Kampung Sebanjar tersebut saat dihubungi media ini (26/06)
“Bagi saya ini sangat memalukan”, sambung Amin. Karena ini soal citra Pemerintah Kabupaten Alor di hadapan rakyatnya sendiri. Dari kejadian ini, saya menganggap pemerintah daerah tidak serius melindungi masyarakatnya, sebab telah memberi janji dan kemudian lupa atau sengaja dilupakan.
“Seharusnya Bapak Bupati Alor tidak menutup kuping dan matanya karena tanah yang digusur juga tumbuh tanaman produktif masyarakat tempat mereka (rakyat) bergantung hidup di lahan tersebut”, sambung Amin
HMI Cabang Alor sama sekali tidak menolak pembangunan (bandara) tersebut, sebab itu adalah satu langkah maju pembangunan yang dilakukan oleh PEMDA Alor. Hanya saja, lahan dan tanaman yang digusur perlu dibayar lunas.
“Saya juga yakin masyarakat setempat pun demikian. Ini merupakan sisi positif yang perlu diperhatikan atau disadari PEMDA Alor”.
“Sebagai Ketua Umum HMI Cabang Alor, saya mendesak kepada pihak PEMDA Alor agar segera mengganti rugi atas lahan yang telah digunakan dalam pembangunan bandara di Kabir Pulau Pantar.”
“Kami juga akan menolak kedatangan presiden RI Joko Widodo di Bulan Desember 2020 mendatang, jika lahan tempat bergantung hidup rakyat yang telah digusur tak kunjung dilunasi PEMDA Alor”, tutup Amin (RST)