Jakarta|Himpunan Mahasiswa Sibolga Tap-Tang Jakarta (HIMA-Sibolga Tapteng) meyoroti pesta demokrasi pemilihan kepada desa di wilayah Tapanuli Tengah yang diduga berjalan tidak demokrtasi dengan aturan yang berlaku.
“Rencana Pilkades di Tapanuli Tengah tahun ini mulai berjalan dengan sangat tidak demokratis dengan ada usaha antara pemangku kebijakan di Pemkab Tapanuli Tengah yang dalam hal ini adalah Bupati Tapanuli Tengah diduga menggunakan kekuasaannya untuk membantu memudahkan pencalonan orang terdekatnya untuk menjadi bakal Calon Kepala Desa dibalik itu melakukan penghalang-halangan hak pencalonan orang lain guna untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.”Ujar Peri Silaban Ketua HIMA-Sibolga Tapteng di Jakarta.(15/12/2021).
Sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi dalam rangka agenda Indonesia Maju dimulai dari Desa ke Kota, tentu hal tersebut mengharuskan untuk semua Desa memilih Kepala Desa yang berkualitas baik dan menjadi pilihan hati masyarakat di Desa terkait.
Senada dengan itu, rencana Pilkades di Tapanuli Tengah hari ini berbanding terbalik dengan jalan untuk mewujudkan Nawacita Presiden Jokowi tersebut karna ditemukan Calon Kepala Desa yang dekat dengan Bupatilah yang diperjuangkan untuk maju, sedangkan calon yang lain dihalangi pencalonannya dengan cara intervensi.
Bacalon Kades dengan petahana dipertemukan lalu Bacalon Kades yang akan melawan petahana diminta mundur, bahkan apabila ada yang menghiraukan keinginan Bupati tersebut maka akan berdampak buruk terhadap PNS yang menjadi keluarga Bacalon Kades tersebut.
Peri Silaban saat ditemui di sekretariat mereka pertama menyebutkan telah memasukkan surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk melakukan pembentukan tim investigasi dan mengirimkannya ke Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menelusuri dugaan pelanggaran baik etik maupun Pidana dalam perhelatan Pilkades serentak di Tapanuli Tengah tahun ini
Kedua meminta Kemendagri untuk memanggil Bupati Tapanuli Tengah atas dugaan penyalahgunaan wewenang serta keberpihakan kepada beberapa Calon Kepala Desa yang mayoritas menjadi petahana.
“Sudah banyak sekali cerita Masyarakat TapTeng masuk pada saya dan mereka juga memberikan data keberpihakan Pak Bupati terhadap Petahana-Petahana disana sedangkan Bakal Calon yang lain ada yang diintervensi, ada juga usaha untuk melumpuhkan demokrasi dengan cara mendaftarkan keluarga-keluarga Petahana itu sebagai calon agar bisa ada tes ujian kelayakan yang hasilnya pun diduga akan ada upaya untuk memanipulasi dan bahkan ada juga aduan apabila terap bertarung maka akan berdampak buruk terhadap PNS yang menjadi keluarga dari Bacalon Kepala Desa yang akan melawan Petahana tersebut”
“Langkah seperti itukan upaya Pak Bupati untuk bangun dinasti di TapTeng dengan pasang kroni-kroninya pada posisi strategis guna untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, hal semacam Kolusi dan Nepotisme itukan biasa digunakan banyak orang untuk mempermudah Korupsi dan dinasti itu juga sudah terjadi di posisi posisi pemerintahan TapTeng sekarang yang banyak dipimpin orang-orang terdekatnya”
Peri Silaban menyebutkan salah satu pembuktian data dan analisanya dengan dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa untuk pengadaan alat-alat kesehatan, pengadaan lampu jalan dan Bimtek yang anggarannya sudah keluar tapi barangnya tidak ada”
Terakhir Peri menyebutkan dengan berdirinya Himpunan Mahasiswa Sibolga TapTeng di Jakarta ini akan terus mengawal kebijakan Daerah dengan Kritikan bahkan juga dengan laporan apabila ada pelanggaran Etik maupun Pidana, tapi juga akan memberikan Solusi untuk pembangunan Sibolga dan Tapanuli Tengah.***
