Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkeinginan dalam harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Rencana ini merupakan akal-akalan untuk penggelembungan proyek-proyek di DPR.Politisi Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Effendi Simbolon mengatakan peraturan yang berlaku selama ini kuota subsidi BBM ditentukan oleh DPR dan kenaikan harga ditetapkan oleh pemerintah. Celah ini disebutnya sebagai kondisi yang sarat kepentingan.
“Kebijakan menaikan BBM akan banyak mendapat penolakan rakyat, karena dianggap lebih menyiksa mereka, nah ini malah dinaikkan, akal-akalan itu untuk penggelembungan proyek-proyek di DPR dan mendapatkan komisi yang banyak,” ucapnya dalam diskusi “Polemik Bola Panas BBM” di Warung Daun Cikini, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat pada Sabtu (15/11).
Menurut Effendi,Kenaikan akan berdampak pada kesenjangan masyarakat dan kenaikan harga di segala sektor. Masalah lain juga terletak pada dualisme di DPR saat ini menganut faham yang bersebrangan. Pertama, anggota DPR yang mengambil kebijakan berdasarkan konstitusi dan Undang-undang Dasar 1945. Kedua, anggota DPR yang berorientasi pada projek pembangunan. “Keduanya saling adu kuat,” pungkasnya.
lanjut Effendi,suara politik di DPR sering terbelah dua dalam menyikapi kebijakan kenaikan BBM. Meski ini hal yang wajar dari tahun ke tahun, namun Effendi berharap hal serupa seharusnya dapat di minimalisasikan karena rakyat Indonesia butuh pemerintah yang dewasa, dalam arti, dapat secara dewasa mempertimbangkannya.
“Di sadari atau tidak, hal ini sangat berpotensi menimbulkan kepentingan-kepentingan bagi pihak-pihak yang terlibat, saya lebih memilih menolak, tegas saya katakan, Kebanyakan kita kan selalu sulit redam urat, inginnya saya marilah kita duduk bersama, ini demi kemaslahatan rakyat Indonesia kedepan, Presiden harus menjalankan fungsinya dengan benar,” tuturnya.
semntara itu Pengamat Migas Herdrajit menilai, Kenaikan BBM merupakan konsekuensi logis dari skema JK connection, Skema JK Connection ini berusaha untuk menguasai sektor-sektor ekonomi yang strategis termasuk migas. Salah satu tangan JK Connection di struktur pemerintahan Jokowi-JK adalah kehadiran Sofyan Djalil menjadi Menko Perekonomian. Menko ini, lanjut menguasai sektor-sektor strategis termasuk migas.
“Bukan sekedar keinginan kenaikan itu tapi itu adalah konsekuensi logis dari skema JK Connection. Seperti JK, JK Connection ini akan melihat persoalan hanya semata ekonomi termasuk liberalisasi dalam sektor ekonomi,”ucap Hendrajit dalam diskusi “Polemik Bola Panas BBM” di Warung Daun Cikini, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat pada Sabtu (15/11).
Hedrajit menjelaskan JK Connection mengakibatkan pengelolahan ekonomi tidak berdasarkan Trisaksi Bung Karno yang digembar-gemborkan Jokowi-JK dalam kampanye Pilpres 2014 lalu. Kenaikan harga BBM otomatis harus menjadi prakondisi supaya asing ini menjadi marketable di mata pengguna BBM seperti pretromaks. Terkait pribadi Sofyan Djalil, Hendrajit menuturkan bahwa di jaman BJ Habibie, Sofyan merupakan konseptor privatisasi BUMN.
Hedrajit juga menambahkan, JK Connection menyebabkan tampaknya ada dualisme kepemimpinan dalam memutuskan kenaikan harga BBM. Wakil Presiden Jusuf Kalla, lanjutnya dinilai lebih dominan dibandingkan Presiden Jokowi dalam memutuskan kenaikan harga BBM. “Saya menangkap hiruk pikuk polemik kenaikan BBM ada benih dualisme komando di pemerintah antara Presiden dan Wakil Presiden,”katanya.