Jakarta – Perry Warjiyo sah menjabat gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Agus DW Martowardojo. Jabatan gubernur BI disandang Perry usai mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali dalam suatu upacara yang digelar di Ruang Prof Dr Mr Kusuma Atmadja Tower, Mahkamah Agung RI, pada Kamis (25/5)
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya menjadi gubernur secara langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apa pun tidak berikan atau menjanjikan sesuatu ke siapa pun. Saya bersumpah dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun suatu janji atau pemberian dalam bentuk apa pun. Saya bersumpah saya akan melaksanakan kewajiban gubernur BI dengan sebaiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Saya bersumpah saya akan setia terhadap negara konstitusi dan haluan negara,” ucap Perry.
Perry berjanji akan membawa BI untuk secara penuh menjalankan mandatnya menjaga stabilitas ekonomi. Secara khusus inflasi dan nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung melemah.
“Tentu saja dalam menjaga itu, saya tetap mendukung stabilitas ekonomi. Saya juga pro-growth (mendukung pertumbuhan),” katanya.
Dalam melaksanakan tugas, Perry menyatakan akan melaksanakan lima hal.
Pertama, memprioritaskan penjagaan stabilitas yaitu kebijakan moneter.
Kedua, mendorong peningkatan ekonomi dengan merelaksasi kebijakan makro prudent, mendorong sektor perumahan yang jadi leading sektor. Dengan dorongan itu akan terjadi pertumbuhan ekonomi.
Ketiga adalah mempercepat pendalaman pasar keuangan, khususnya pembiayaan infrastruktur. Sekuritas berbagai obligasi untuk pembiayaan infrastruktur itu juga pro–growth dengan koordinasi dengan pemerintah dan OJK.
Keempat, sistem pembayaran untuk mendukung strategi nasional untuk ekonomi keuangan digital. Kebijakan itu juga gerbang pembayaran nasional fintech.
Kelima adalah adalah memperkuat akselerasi pengembangan ekonomi syariah, seperti industri halal. Pihaknya akan mengembangkan keuangan syariah, maupun pengembangan research, serta kampanye gaya hidup halal.
“Kebijakan moneter itu pro–stability, tetapi yang empat lainnya adalah pro–growth,” katanya.
Sebelumnya, Perry lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR setelah diajukan sebagai calon tunggal oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Agus Martowardojo. DPR pada sidang paripurna, 3 April 2018 secara resmi menetapkan Perry sebagai Gubernur BI, periode 2018–2023.
Menteri Koordinator Perekonomian yang pernah juga menjabat sebagai gubernur BI 2010-2013 Darmin Nasution menilai, Perry adalah sosok yang tepat untuk menjadi pucuk pimpinan tertinggi otoritas moneter mengingat kariernya yang sudah lama di BI. “Sudah ngelotok ilmunya. Dia juga komplit tidak hanya sekedar monetary tapi juga perhatian pada para pegawai. Jadi, menurut saya orangnya cukup mumpuni,” ungkapnya usai memberi ucapan selamat ke Perry Warjiyo.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, memasuki suasana ekonomi yang sedang penuh tantangan, sosok Perry diharapkan bisa memberikan stabilisasi. Pemerintah akan mendukung penuh tugas Perry secara efektif, kredibel dan diharapkan bisa menenangkan pasar, masyarakat dan lingkungan BI.
“Saya siap bekerja sama secara penuh dan kuat dalam era baru ini. Pemerintah dan BI harus fokus kepada stabilitas supaya tidak menimbulkan suasana yang tidak menentu,” ungkapnya.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso berharap Gubernur BI yang baru bisa lebih memberikan kontribusi pada stabilitas sistem ekonomi dan keuangan. “Dan kita tunggu gebrakan yang akan dilakukan apalagi kondisi saat ini perlu sekali kebijakan di sektor moneter khususnya BI yang memberikan dampak positif di saat kondisi akhir-akhir ini yang sedang tinggi volatilitasnya,” katanya.
Sementara Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hafisz berharap agar Gubernur BI dan Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih dapat menjaga stabilitas perekonomian nasional dalam menghadapi potensi gejolak ekonomi global. “Stabilitas perekonomian tersebut harus dilakukan dengan kebijakan moneter yang dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah,” ujarnya.
DPR juga meminta agar Gubernur BI dapat meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah, OJK, dan DPR RI terkait dengan kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dengan tetap menjaga independensi Bank Indonesia. “Akhirnya, kami berharap agar kebijakan-kebijakan Bank Indonesia ke depan dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan mengatasi permasalahan kesenjangan ekonomi di Indonesia,” jelasnya.
