Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut dugaan pengaturan pemenang lelang proyek rehabilitas kantor Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2023 senilai Rp. 14 miliar lebih. Hal itu disampaikan oleh koordinator aksi Gerakan Aktivis dan Mahasiswa Antikorupsi (GAMAK), David.
Mereka melakukan aksi demonstrasi yang kedua kalinya depan Gedung Merah Putih KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (21/3/2023).
Dalam orasinya, David menyampaikan penolakannya terhadap proyek yang menelan anggaran yang sangat fantastis di tengah carut marutnya pelayanan kesehatan di Kota Palembang.
“Proyek ini sangat mencurigakan, seakan menjadi bancakan. Soalnya anggarannya sangat besar padahal pelayanan kesehatan di Kota Palembang masih kurang,” kata David dalam orasinya depan KPK.
David mengatakan apabila proyek tersebut tetap dilanjutkan maka KPK harus turun tangan untuk menyelidiki dari proses lelang sampai pelaksanaan. Karena menurut David, pemenang lelang merupakan kontraktor yang punya track record jelek.
“Proyek ini harus dibatalkan, kalau dilanjutkan maka KPK harus selidiki dari proses lelang sampai pelaksanaannya. Ini masalah serius karena ternyata pemenang lelang dari proyek ini kontraktor yang bermasalah, kita meminta KPK untuk turun tangan ke kota pelembang, periksa kepala dinas kesehatan kota pelembang .
“Ada pertanyaan besar kenapa kontraktor yang punya rekam jejak jelek masih bisa jadi pemenang tender. Tentu hal ini menunjukkan indikasi adanya kongkalikong atau pengaturan pemenang lelang karena adanya suap atau fee proyek,” terangnya.
Terakhir, David mengancam akan terus melakukan aksi depan KPK apabila proyek tersebut masih dilanjutkan.
“Lebih baik anggarannya untuk memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat dari pada untuk proyek yang tidak ada dampaknya secara langsung kepada masyarakat,” ucapnya.
“Saya beserta kawan-kawan akan siap melakukan aksi demonstrasi depan KPK untuk mengawal proyek ini,” tutup David.
